Perbandingan Peraturan Lama P2TL (SK Direksi PLN No. 1486.K/DIR/2011) dan Aturan Baru P2TL (No. 088-Z.P/DIR/2016)

SatuEnergi.com, Jakarta. Dengan diberlakukannya ketentuan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik PLN yang baru, terdapat beberapa perbedaan antara peraturan yang lama SK Direksi PLN Nomor 1486 dengan Peraturan yang baru Peraturan Direksi No. 088-Z.P/DIR/2016. Beberapa hal yang menjadi tambahan dalam peraturan baru tersebut adalah sebagai berikut :

URAIAN
KEPDIR.  PLN YANG LAMA
No. 1486.K/DIR/2011
PEPDIR. PLN USULAN
No. 088-Z.P/DIR/2016
1. Nama Peraturan
Keputusan Direksi
Peraturan Direksi
2. Dasar Hukum





Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1989

Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2011
Peraturan Menteri ESDM Nomor  09 Tahun 2011

Peraturan Menteri ESDM Nomor 33 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Menteri ESDM Nomor 31 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 09 Tahun 2015            

Peraturan Menteri ESDM Nomor 33 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2016
3. Definisi
Stroom

Token
Ditambahkan :
1.    Satuan instalasi
2.    Levering
3.    Instalasi Milik Langganan/pelanggan
4.    Instalasi Milik Pemakai tenaga listrik
4. Sertifikat Pelatihan di bidang P2TL
Dari PLN Unit Pendidikan dan Pelatihan atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan lainnya yang ditunjuk PLN
Dari Lembaga Sertifikasi terakreditasi yang ditunjuk PLN
5. Materi pelatihan P2TL untuk Petugas Pelaksana Lapangan P2TL

Ditambahkan :
1.     Pengetahuan implementasi Perdir tentang P2TL
2.     Standing Operation Procedure (SOP) P2TL

6. Alternatif pelaksanaan P2TL 
a.   Outsourcing tenaga bantu dari Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja (PJTK); dan
b.   Outsourcing jasa pekerjaan pelaksanaan/pemeriksaan di lapangan kepada perusahanan jasa
Kerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki Sertifikat Pelatihan dari Lembaga Independen yang terakreditasi.
Pelaksanaan P2TL dengan kerjasama dengan pihak ketiga diharuskan dipimpin `oleh pegawai PLN.
7. Penentuan Target Operasi P2TL  

Ditambahkan :
1.   Evaluasi data load profile terhadap kontinuitas penggunaan listrik pada pelanggan yang dibaca melalui metode AMR;
2.   Evaluasi wiring melalui diagram phasor pada pelanggan yang dibaca melalui metode AMR;  
3.   Pengembangan TO yang dilakukan oleh Petugas Pelaksana Lapangan P2TL sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan dan atas persetujuan dari Pemberi Tugas atau Penanggung Jawab P2TL.
8. Pelanggan yang terindikasi terjadi pelanggaran
Pemakai Tenaga Listrik atau yang mewakili dipanggil untuk datang ke PLN
Ditambahkan :
1.   Dilakukan pemeriksaan lanjutan ke laboratorium;
2.   Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja pelanggan tidak bersedia menyaksikan pemeriksaan di laboratorium, maka PLN dapat melakukan pemutusan aliran listrik di lokasi pelanggan tersebut.  
9. Ketentuan mengenai Pemeriksaan Laboratorium

Ditambahkan :
1.   Jika tidak bersedia diperiksa di Laboraratorium yang ditentukan oleh PLN, maka pelanggan dapat memilih Laboratorium Independen yang terakreditasi;  
2.   Apabila terbukti adanya pelanggaran, biaya laboratorium menjadi tanggung jawab Pelanggan.  
10. Ketentuan mengenai segel

Diperjelas :
Segel yang rusak dikarenakan korosi atau faktor alam lainnya dikecualikan dari Pelanggaran.
11. Pelanggaran yang termasuk dalam P II (mempengaruhi pengukuran energi)

Ditambahkan :
Dikenakan juga pada pelanggan yang sudah dilakukan pemutusan oleh PLN karena tunggakan rekening listrik, namun disambung kembali tanpa ijin PLN.
12. Pelanggaran yang termasuk dalam P IV (pelanggaran yang dilakukan oleh Bukan Pelanggan)
Apabila ditemukan fakta pemakaian tenaga listrik PLN tanpa alas hak yang sah oleh Bukan Pelanggan
Ditambahkan :
1.   Menyambung langsung dari Jaringan Tenaga Listrik (JTL) ke IMP;
2.   Pelanggan yang sudah tidak sesuai antara Identitas Pelanggan (ID Pel) dengan kode kedudukan (koduk) akibat APP dipindahkan tanpa ijin PLN;
3.   Pemakai tenaga listrik tidak terdaftar di dalam Data Induk Langganan (DIL) PLN;
4.   Pemakai tenaga listrik hasil levering dari pelanggaran P III;
5.   Pemakai tenaga listrik hasil levering dari pelanggaran P IV.
13. Ketentuan terkait sanksi
Sanksi berupa :
a.   Pemutusan Sementara;
b.   Pembongkaran Rampung;
c.   Pembayaran Tagihan Susulan;
d.   Pembayaran Biaya P2TL Lainnya.

Ditambahkan :
1.   Pelanggan atau bukan pelanggan yang melakukan pelanggaran dan tidak menyelesaikan TS sesuai golongan pelanggarannya, namun menyambung kembali aliran listrik ke satuan instalasi yang bermasalah secara tidak sah, maka akan dikenakan P2TL ulang dengan TS ganda.
2.   Pelanggan yang melakukan pelanggaran P I, lebih dari 1 (satu) kali  pelanggan tersebut diwajibkan tambah daya, bersamaan dengan penyelesaian TS.
3.   Dalam hal pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak menyelesaikan TS dan tambah daya tersebut, maka akan dilakukan pemutusan/pembongkaran rampung atas tenaga listrik tersebut
14. Biaya P2TL lainnya
Meliputi :
a.   Bea meterai;
b.   Biaya penyegelan kembali;
c.   Biaya penggantian material dan pemasangan atas STL dan/atau APP dan/atau     Perlengkapan APP yang harus diganti.

Ditambahkan :
Ketentuan biaya PPJ sesuai dengan besaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat dan menggunakan formula sebagai berikut :
Pajak TS 1 = 1/6 x TS 1 x tarif PPJ
Pajak TS 2 = 1/9 x TS 2 x tarif PPJ
Pajak TS 3 = ((1/6 x TS1) + (1/9 x TS2)) x tarif PPJ
Pajak TS 4 = 1/9 x ½ x TS 4 x tarif PPJ
15. Penangguhan pemutusan sementara
Belum diatur
Ditambahkan :
Penangguhan pemutusan sementara dilakukan apabila menyangkut keselamatan jiwa manusia atau obyek vital nasional dengan batas waktu penangguhan paling lama 3 hari.

Share on Google Plus

About Redaksi

Satu Blog Untuk Energi, Berisi Artikel, Data, Tips, Skema, Gambar, Makalah di Bidang Energi . Artikel yang ditayangkan terdiri dari Teori Dasar, Penemuan, Aplikasi Ilmu, Kebijakan Pemerintah, Layanan Perusahaan Energi, Tips-tips mudah sebagai konsumen, Isu Tekini di bidang Energi, Pengetahuan Praktis, Skema Dasar dan Makalah di bidang Energi seperti Kelistrikan, PLN, dan Sumber energi Primer (Air, Angin, Laut, Panas Bumi, Nuklir, Batubara, Minyak, Gas).

1 comments:

  1. Selamat pagi...mau menanyakan proses penanganan pelanggaran dan denda pada pelanggan Listrik, dimana pelanggan memindahkan listriknya ke tempat lain yang masih satu gang (alamat rumah lain)pertanyaan?
    1. Apakah upaya pertama yang dilakukan oleh P2TL?
    2. Apakah dipanggil dulu?
    3. Apakah langsung dipadamkan?
    4. Apakah langsung pembongkaran?
    5. Apakah langsung di denda?
    6. Apakah diminta untuk mengurus ijin baru di tempat yg dipasang?
    7. Berapa yang harus dibayar kalau pemindahan listrik?

    mohon penjelasanya? trima kasih

    ReplyDelete