Aturan Tarif Listrik Untuk Apartemen dan Rumah Susun




SatuEnergi.com. Seiring makin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan hunian. Jumlah apartemen berkembang dengan pesat, yang berakibat semakin kompleksnya permasalahan yang timbul dari adanya apartemen ini. Konflik antara penghuni apartemen dan pengelola atau pengembang bermunculan dimana-mana. Konflik ini dipicu oleh tidak transparannya pembayaran tagihan-tagihan utilitas seperti listrik dan air. Banyak penghuni yang mengeluhkan tingginya tarif listrik yang harus dibayar, yang memang pada kenyataannya lebih tinggi daripada yang telah ditetapkan pemerintah.

(gambar : citylightapartement.files.wordpress.com)

Disis lain, PLN sebagai penyedia listrik nampaknya enggan untuk menyalurkan listrik kepada setiap unit apartemen karena pertimbangan teknis dan non teknis. Pertimbangan teknisnya adalah akan meningkatnya susut jaringan dan susahnya pemeliharaan. Pertimbangan non teknis adalah dikhawatirkan akan terjadi pencurian listrik dikarenakan kabel listrik yang tidak kelihatan dan susah untuk diperiksa.


Dalam rangka meningkatkan pelayanan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat dan percepatan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dalam kawasan terbatas termasuk didalamnya apartemen dan rumah susun, maka Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Bangunan Dalam Kawasan Terbatas. Di mana bangunan dalam kawasan terbatas yang dimaksud meliputi rumah susun, apartemen, kondominium, pasar, pusat perbelanjaan, perkantoran, pergudangan hingga pada bangunan yang dimiliki secara individual atau bersama (strata title) untuk kegiatan lainnya.

Adapun aturan ini mengatur tarif yang dikenakan kepada penghuni/pemilik apartemen untuk menghindari konflik antara penghuni dan pengelola apartemen yang saat ini sangat banyak bermunculan di Jakarta. Peraturan ini mulai berlaku 1 Januari 2016.

Dalam Permen tersebur, pemerintah menetapkan sejumlah ketentuan dalam hal kerjasama penyambungan tenaga listrik antara pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) dengan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Bangunan dalam Kawasan Terbatas. Di mana dalam ketentuannya perhimpunan pemilik tidak diperbolehkan mengutip keuntungan atas penyaluran tenaga listrik pada satuan bangunan, bangunan yang menjadi bagian bersama hingga benda bersama.

Komponen pembentukan tarif sendiri akan didasarkan pada tarif tenaga listrik yang berlaku pada setiap pemegang IUPTL yang terdiri dari biaya beban dan pemakaian tenaga listrik untuk satuan bangunan, biaya tambahan meliputi biaya pemakaian daya reaktif (Rp/kVarh), biaya beban dan pemakaian tenaga listrik bagian bersama dan benda bersama, hingga pajak penerangan jalan.

"Biaya tambahan sebagaimana dimaksud menjadi tanggungjawan bersama pemilik atau penghuni satuan bangunan sesuai dengan kesepakatan. Seentara dalam tagihan biaya rincianya biaya beban dan biaya pemakaian tenaga listrik untuk satuan bagunan harus dipisahkan dengan rincian biaya tambahan," bunyi ayat ketiga dan keempat dalam pasal 3 Permen ESDM 31/2015 tersebut.


Meski telah dirilis akhir bulan lalu, aturan mengenai penyediaan tenaga listrik untuk bangunan yang berada di kawasan terbatas sendiri akan diberlakukan mulai akhir tahun nanti. Ini mengingat dalam diktumnya Permen ESDM 31/2015 akan diberlakukan 3 bulan setelah diundang-undangkan pada 29 September 2015
 
***

Secara lengkap aturan ini adalah :

Pasal 1



Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

(1) Bangunan Dalam Kawasan Terbatas adalah rumah susun, apartemen kondominium, pasar, pusat perbelanjaan, perkantoran, pergudangan, atau bangunan dengan kepemilikan individual dan bersama (strata title) untuk kegiatan lainnya.

(2) Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.

(3) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut IUPTL adalah 1zm untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum .

(4) Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Bangunan Dalam Kawasan Terbatas yang selanjutnya disebut Perhimpunan Pemilik dan Penghuni adalah badan hukum yang beranggotakan para pemilik atau penghuni Bangunan Dalam Kawasan Terbatas.

(5) Pengelola adalah suatu badan hukum yang bertugas untuk mengelola Bangunan Dalam Kawasan Terbatas.

(6) Satuan Bangunan adalah satuan rumah susun, satuan apartemen, satuan kondominium, kios pasar, toko, ruang kantor, gudang, atau satuan bangunan dengan kepemilikan individual dan bersama (strata title) lainnya yang dimiliki oleh perseorangan atau badan hukum.

(7) Bagian Bersama adalah bagian Bangunan Dalam Kawasan Terbatas yang dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan Satuan Bangunan .

(8) Benda Bersama adalah benda yang bukan merupakan bagian Bangunan Dalam Kawasan Terbatas melainkan bagian yang dimiliki bersama secara tidak terpisah un tuk pemakaian bersama.


Pasal 2

(1) Pemegang IUPTL yang memiliki wilayah usaha wajib menyediakan Tenaga Listrik di dalam wilayah usahanya .

(2) Dalam rangka memenuhi kewajiban penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUPTL dapat bekerja sama dengan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni atau Pengelola yang ditunjuk oleh Perhimpunan Pemilik dan Penghuni untuk menyediakan Tenaga Listrik pada Bangunan Dalam Kawasan Terbatas.

(3) Dalam hal Perhimpunan Pemilik dan Penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terbentuk , Pengelola dapat dibentuk oleh pelaku pembangunan.

(4) Dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang IUPTL melakukan penyambungan Tenaga Listrik kepada Perhimpunan Pemilik dan Penghuni atau Pengelola untuk disalurkan kepada Satuan Bangunan dan untuk pemakaian Tenaga Listrik pada Bagian Bersama dan Benda Bersama.

(5) Penyambungan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Perhimpunan Pemilik dan Penghuni atau Pengelola tidak mendapatkan keuntungan atas penyaluran Tenaga Listrik pada Satuan Bangunan , Bagian Bersama dan Benda Bersama dengan ketentuan biaya pemanfaatan Tenaga Listrik yang dibayar oleh pemilik atau penghuni Satuan Bangunan kepada Perhimpunan Pemilik dan Penghuni atau Pengelola tidak lebih dari biaya pemanfaatan Tenaga Listrik yang dibayar oleh Perhimpunan Pemilik dan Penghuni atau Pengelola kepada pemegang IUPTL;
b. penyaluran Tenaga Listrik pada Satuan Bangunan dilengkapi dengan alat pengukur dan pembatas (APP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang metrologi legal;

c. tarif Tenaga Listrik pada Satuan Bangunan mengacu pada tarif Tenaga Listrik yang berlaku pada pemegang IUPTL sesuai peruntukannya; dan
d. pemegang IUPTL melakukan supervisi terhadap penyaluran Tenaga Listrik pada Bangunan Dalam Kawasan Terbatas, Satuan Bangunan, Bagian Bersama dan Benda Bersama.


Pasal 3

(1) Perhimpunan Pemilik dan Penghuni atau Pengelola dalam menyalurkan Tenaga Listrik mengenakan biaya pemanfaatan Tenaga Listrik kepada pemilik atau penghuni Satuan Bangunan.

(2) Biaya pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. biaya beban dan biaya pemakaian Tenaga Listrik untuk Satuan Bangunan; dan
b. biaya tambahan, yaitu:
  • biaya pemakaian daya reaktif (Rp/kVArh) 
  • biaya beban dan biaya pemakaian Tenaga Listrik Bagian Bersama dan Benda Bersama; 
  • selisih perhitungan biaya atas pemakaian Tenaga Listrik, jika ada, karena penerapan tarif ganda pada alat pengukur dan pembatas (APP) Perhimpunan Pemilik dan Penghuni atau Pengelola dan penerapan tarif tunggal pada alat pengukur dan pembatas (APP) Satuan Bangunan; 
  • selisih perhitungan biaya atas pemakaian Tenaga Listrik, jika ada, karena perbedaan hasil g. pengukuran alat pengukur dan pembatas (APP) Perhimpunan Pemilik dan Penghuni atau Pengelola dengan hasil pengukuran alat pengukur dan pembatas (APP) Satuan Bangunan yang disebabkan oleh susut teknis; dan 
  • pajak penerangan jalan . 
3. Biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menjadi tanggung jawab bersama pemilik atau penghuni Satuan Bangunan sesuai dengan kesepakatan.

4. Dalam tagihan biaya pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rincian biaya beban dan biaya pemakaian Tenaga Listrik untuk Satuan Bangunan harus dipisahkan dengan rincian biaya tambahan.


Pasal 4
(1) Pemilik atau penghuni Satuan Bangunan berhak mendapatkan informasi dari Perhimpunan Pemilik dan Penghuni atau Pengelola atas:

a. biaya pemanfaatan Tenaga Listrik yang dibayar oleh Perhimpunan Pemilik dan Penghuni atau Pengelola kepada pemegang IUPTL; dan

b. data total pemakaian Tenaga Listrik Bangunan Dalam Kawasan Terbatas dan pemakaian Tenaga Listrik pada Benda Bersama dan Bagian Bersama.

(2) Perhimpunan Pemilik dan Penghuni atau Pengelola wajib menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemilik atau penghuni Satuan Bangunan setiap bulan sesuai permintaan.


Sumber : CNN Indonesia
Share on Google Plus

About Redaksi

Satu Blog Untuk Energi, Berisi Artikel, Data, Tips, Skema, Gambar, Makalah di Bidang Energi . Artikel yang ditayangkan terdiri dari Teori Dasar, Penemuan, Aplikasi Ilmu, Kebijakan Pemerintah, Layanan Perusahaan Energi, Tips-tips mudah sebagai konsumen, Isu Tekini di bidang Energi, Pengetahuan Praktis, Skema Dasar dan Makalah di bidang Energi seperti Kelistrikan, PLN, dan Sumber energi Primer (Air, Angin, Laut, Panas Bumi, Nuklir, Batubara, Minyak, Gas).

1 comments:

  1. Apakah ada peraturan bahwa pemilik apartemen harus membayar tagihan listrik dgn jumlah minimal tertentu? Sehingga walaupun pemakaian listriknya kecil dibawah tarif minimal yg ditentukan pengelola apartemen, penghuni tetap harus membayar biaya lebih besar?

    ReplyDelete