Pasal-pasal Tindak Pidana Bidang Ketenagalistrikan


Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, terdapat 9 macam tindak pidana di bidang ketenagalistrikan beserta sanksi-sanksinya, yaitu:

1. Tidak memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik
    Pasal 49 ayat (1)

"Setiap orang yang rnelakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)"
2. Tidak memiliki izin operasi
    Pasal 49 ayat (2)

 "Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah"

 3. Tidak memiliki persetujuan Pemerintah untuk menjual kelebihan tenaga listrik
     Pasal 49 ayat (3)

"Setiap orang yang rnenjual kelebihan tenaga listrik untuk dirnanfaatkan bagi kcpentingan umum tanpa persetujuan dari Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)"
4. Tidak memenuhi keselamatan yang menyebabkan kematian seseroang
     Pasal 50 ayat 1,2,3
(1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) yang rnengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)"
(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar 
 (3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi juga diwiljibkan untuk memberi ganti rugi kepada korban.  
5. Tidak memenuhi keselamatan yang mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik
    Pasal 51 ayat 1,2

(1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) sehingga mempengamhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah
 (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah.
 6. Melakukan Pencurian Listrik
     Pasal 51 ayat 3
"Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)"
 7. Tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah
     Pasal 52

   
"Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)"
8. Kegiatan Usaha Penunjang Tanpa Izin
    Pasal 53
"Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)"
9. Mengoperasikan instalasi tanpa Sertifikat Laik Operasi (SLO)

    Pasal 54 ayat (1)


"Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)"

9.  memproduksi, mengedarkan, atau memper jualbelikan peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia (SNI)

    Pasal 54 ayat (2)


Setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, atau memper jualbelikan peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 44 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

TAMBAHAN JIKA TINDAK PIDANA DIBIDANG KETENAGALISTRIKAN DILAKUKAN BADAN USAHA.

Pasal 55

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 49 sarnpai dengan Pasal54 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha dan/ atau pengurusnya

(2) Dalam ha1 pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dikenakan berupa denda maksimal ditambah sepertiganya



Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (Antara Foto)



Share on Google Plus

About Redaksi

Satu Blog Untuk Energi, Berisi Artikel, Data, Tips, Skema, Gambar, Makalah di Bidang Energi . Artikel yang ditayangkan terdiri dari Teori Dasar, Penemuan, Aplikasi Ilmu, Kebijakan Pemerintah, Layanan Perusahaan Energi, Tips-tips mudah sebagai konsumen, Isu Tekini di bidang Energi, Pengetahuan Praktis, Skema Dasar dan Makalah di bidang Energi seperti Kelistrikan, PLN, dan Sumber energi Primer (Air, Angin, Laut, Panas Bumi, Nuklir, Batubara, Minyak, Gas).

0 comments:

Post a Comment